Foto Gus Baha diambil dari akun X @ferizandra NU itu terlalu banyak pengajian umum. Tradisi ngaji (kitab) mulai hilang. Itu lampu merah. Orang kaya suka ulama. Suka kiai. Tapi maunya ngatur ulama, tidak mau diatur ulama. Saya ga mau ngaji yang ribet itu. Harus pasang panggung, sound system, yang penting bupati datang. Ribet. Mereka habis 50 juta, 100 juta tidak masalah. Tapi sesuai mau mereka, yang datang jamaahnya banyak. Coba, kalo nuruti maunya kiai, ulama, ngajinya menganalisa kitab, uangnya buat mencetak naskah, pasti tidak mau. Saya ingin kebesaran ulama itu kembali, yaitu bisa mengatur orang kaya. Bukan seperti sekarang, diatur orang kaya. Banyak yang datang minta pengajian umun, bawa alphard, saya jawab kalo mau ngaji datang ke sini saja. Kalo kiai diatur-atur, kan ribet. Bukan saya anti. Dan itu perlu. Tapi sudah over. Tapi tradisi ngaji yang sebenarnya, yang jadi standar NU, sudah mulai ditinggalkan. Ditambah, kiai yang kedonyan, cinta dunia. Klop. Yang kaya, tahu...
Diambil dari wikipedia Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jakarta kembali menjadi sorotan. Selain menentukan arah kepemimpinan ibu kota, pilkada ini juga mencerminkan fenomena yang lebih luas tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Salah satu isu yang mencuat adalah maraknya penyalahgunaan kekuasaan, praktik politik uang, serta hubungan patronase dan klintelisme yang menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi. Demokrasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan Demokrasi seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi secara bebas dan adil. Namun, kenyataannya, kekuasaan sering kali digunakan untuk tujuan yang menyimpang. Dalam konteks pilkada, penyalahgunaan kekuasaan mencakup tindakan-tindakan seperti manipulasi data pemilih, tekanan terhadap aparat atau lembaga negara, serta penggunaan fasilitas negara untuk mendukung kampanye tertentu. Praktik-praktik semacam ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem de...